Rp1,267 Triliun Tambahan Anggaran, Ruby: Pastikan KIP Kuliah Nggak Salah Sasaran

Jakarta – Rencana perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mendapat perhatian dari Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia. Ia meminta pemerintah tidak hanya menambah anggaran, tetapi juga memastikan program tersebut memiliki target yang jelas, basis data yang kuat, dan indikator kinerja yang bisa diukur.

Hal itu disampaikan Ruby dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Ruby menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui tambahan pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp1,267 triliun berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Tambahan tersebut salah satunya diarahkan untuk memperluas sasaran penerima KIP Kuliah.

"Kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pagu anggaran Kemendiktisaintek dengan tambahan Rp1,267 triliun dari Banggar yang diarahkan untuk memperluas sasaran KIP Kuliah," ujar Ruby.

Namun, Ruby mengingatkan bahwa memperluas penerima KIP Kuliah bukan sekadar persoalan menambah angka anggaran. Pemerintah perlu memastikan siapa yang menjadi sasaran, bagaimana menentukan penerimanya, dan seperti apa dampak program tersebut terhadap akses serta kualitas pendidikan tinggi.

"Ini bukan semata-mata soal penambahan anggaran, tetapi juga soal ketepatan sasaran, kejelasan indikator kinerja, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan tinggi," tegasnya.

Menurut Ruby, setiap tambahan anggaran harus dibarengi target yang terukur dan basis data yang jelas. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan capaian nyata, bukan hanya berdasarkan besarnya dana yang terserap.

"Kami berharap setiap usulan tambahan dilengkapi dengan target yang terukur, basis data yang jelas, serta mekanisme evaluasi," katanya.

Ruby juga menekankan agar anggaran pendidikan tinggi benar-benar berorientasi pada hasil. Menurutnya, investasi negara di sektor pendidikan harus terasa manfaatnya, mulai dari memperluas kesempatan kuliah bagi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, hingga mendorong riset yang berdampak bagi masyarakat.

"Setiap rupiah anggaran harus bisa diterjemahkan menjadi peningkatan akses, mutu pendidikan, kualitas SDM, dan manfaat riset bagi masyarakat," pungkas Ruby.