Perbatasan Bukan Cuma Garis di Peta! Shintya Sandra Kusuma: Ini Soal Harga Diri Bangsa

Jakarta – Bagi sebagian orang, perbatasan mungkin hanya terlihat sebagai garis yang membatasi wilayah di sebuah peta. Namun, bagi Anggota Komisi II DPR RI Shintya Sandra Kusuma, perbatasan adalah simbol nyata kedaulatan, kehormatan bangsa, sekaligus bukti kehadiran negara bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.

Hal itu disampaikan Shintya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris BNPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara yang sebelumnya meninjau langsung sejumlah kawasan perbatasan Indonesia.

"Menjaga perbatasan bukan sekadar menjaga garis di atas peta, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa, melindungi setiap warga negara, dan memastikan Merah Putih berkibar dengan penuh wibawa di setiap jengkal wilayah Indonesia," tegas Shintya.

Menurut legislator muda asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu, kawasan perbatasan merupakan wajah pertama Indonesia yang dilihat dunia. Karena itu, pembangunan di wilayah terluar tidak boleh hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus menyentuh kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai negara harus benar-benar hadir melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang merata, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

"Hadirnya negara di perbatasan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya melalui pos penjagaan, tetapi juga lewat pendidikan, kesehatan, akses jalan, layanan publik, hingga kesempatan ekonomi yang lebih baik," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga mengevaluasi berbagai temuan hasil kunjungan kerja Panja sebagai bahan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Politisi fraksi PDIP itu menegaskan, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Sebab, masyarakat yang tinggal di garis terdepan Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kesejahteraan seperti warga di daerah lainnya.

Ia memastikan Komisi II DPR RI akan terus mengawal kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan agar mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

"Perbatasan yang kuat adalah simbol kedaulatan. Perbatasan yang maju adalah bukti nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.