Dari Pidato hingga Kebijakan, LAB45 Bedah Blunder Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Komunikasi publik pemerintah kembali menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset lembaga kajian LAB45 mengidentifikasi sekitar 26 pejabat yang dinilai pernah melakukan blunder dalam pernyataan publiknya.

Dalam pemaparan pada media briefing di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Analis Maha Data dan Politik Media LAB45, Salma Nihru, menyebut Presiden Prabowo Subianto berada di posisi pertama dalam daftar tersebut. Posisi berikutnya ditempati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Dari blunder terbesar kita lihat di sini bahwa di sini ada sekitar 26 pejabat. Lalu top three yang pertama adalah Presiden itu sendiri, yang kedua ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan yang ketiga adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Salma.

Menurut Salma, pernyataan Prabowo yang menjadi perhatian riset muncul dalam berbagai kesempatan, mulai dari pidato kenegaraan, pidato lainnya, hingga wawancara dengan media. Ia menilai sejumlah pernyataan tersebut memperlihatkan pola komunikasi yang defensif, konfrontatif, dan dinilai kurang terbuka terhadap kritik.

“Polanya sangat menunjukkan sikap yang defensif, sikap yang anti-kritik, lalu juga konfrontatif. Tidak berani atau tidak mau mengakui kesalahannya, lalu juga selalu melimpahkan permasalahan-permasalahan tersebut itu kepada aktor di luar dirinya itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang mengaitkan sejumlah persoalan dalam negeri dengan aktor asing, serta penggunaan istilah “londo ireng” terhadap kalangan media. Menurut Salma, kedua hal tersebut menjadi bagian dari pola komunikasi yang dikritisi dalam riset LAB45.

Tak hanya pernyataan, riset itu turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kerja sama terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace serta kesepakatan dengan Amerika Serikat. Isu-isu tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap komunikasi dan artikulasi kebijakan pemerintah selama dua tahun pertama.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia disorot terkait sejumlah isu di sektor energi, seperti pemadaman listrik serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Adapun Listyo Sigit dikaitkan dengan polemik penekanan terhadap band Sukatani, penunjukan duta yang menuai kontroversi, hingga keterlibatan Polri dalam program pangan.

“Untuk Kapolri sendiri ini terkait dengan penekanan terhadap aktivis pada saat itu band Sukatani, lalu juga penunjukan duta-duta kontroversial dan program pangan atau keterlibatan Polri ini ke dalam program pangan,” kata Salma.

Temuan tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam perjalanan pemerintahan. Bagi publik, persoalannya bukan sekadar pilihan kata atau pernyataan yang viral, tetapi juga bagaimana pejabat menjelaskan kebijakan, merespons kritik, dan menyampaikan informasi secara jelas serta bertanggung jawab.